Perkembangan terkini menunjukkan tren yang meresahkan: meningkatnya tumpang tindih antara praktik data komersial, penegakan hukum yang berlebihan, dan pengawasan pemerintah yang tidak terkendali. Mulai dari Immigration and Customs Enforcement (ICE) yang secara agresif mencari alat data canggih hingga Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) yang menerapkan AI untuk menargetkan penerima hibah berdasarkan alasan ideologis, batas antara keselamatan publik dan represi politik semakin kabur.
Perluasan Kemampuan Pengawasan
ICE secara aktif mengeksplorasi bagaimana alat “teknologi iklan” dan “data besar” dapat diintegrasikan ke dalam penyelidikan, yang menandakan adanya pergeseran ke arah taktik pengawasan massal yang sebelumnya hanya dilakukan oleh sektor swasta. Langkah ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai proses hukum, privasi data, dan potensi penyalahgunaan. Sementara itu, anggota parlemen konservatif mendorong langkah-langkah seperti pajak pornografi dan undang-undang verifikasi usia yang ketat, yang menurut para kritikus tidak konstitusional dan semakin mengikis kebebasan digital.
Kepatuhan Perusahaan dan Akses Pemerintah
Pengakuan Microsoft bahwa mereka menyediakan kunci enkripsi Bitlocker kepada penegak hukum menggarisbawahi betapa perusahaan teknologi bersedia berkolaborasi dengan pengawasan pemerintah. Administrasi Penerbangan Federal (FAA) juga telah membatasi penerbangan drone selama operasi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), menyoroti meningkatnya militerisasi wilayah udara domestik. Tindakan-tindakan ini menunjukkan kesediaan perusahaan dan lembaga pemerintah untuk memprioritaskan keamanan dibandingkan kebebasan individu.
Pelanggaran Data dan Ketidakakuntabilitasan
Kebocoran data dari aplikasi kontroversial seperti Tea—platform tempat perempuan mengulas laki-laki—dan potensi penyalahgunaan data Jaminan Sosial oleh DOGE menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan dan akuntabilitas data. Fakta bahwa agen ICE telah membunuh lebih dari dua lusin orang dalam satu dekade terakhir tanpa menghadapi tuntutan pidana lebih lanjut menggambarkan pola impunitas dalam penegakan hukum.
Misinformasi dan Manipulasi Politik
Peringatan mantan Presiden Trump tentang “invasi Tren de Aragua” dibantah oleh intelijen AS, yang menggambarkan geng Venezuela terlibat dalam kejahatan tingkat rendah yang terfragmentasi dan bukan ancaman teroris yang terkoordinasi. Hal ini menyoroti bagaimana misinformasi dapat dijadikan senjata untuk membenarkan tindakan penegakan hukum yang agresif. Penggunaan chatbot AI seperti Grok untuk menghasilkan konten eksplisit, termasuk potensi materi pelecehan seksual terhadap anak-anak, meskipun masih tersedia di toko aplikasi besar, menggarisbawahi standar ganda dalam moderasi konten.
Perjuangan untuk Hak Digital
Upaya untuk meloloskan Undang-Undang Perbaikan, yang akan mempermudah perbaikan kendaraan yang bergantung pada perangkat lunak, merupakan penolakan terhadap kendali perusahaan atas produk konsumen. Namun, keberatan dalam RUU ini menunjukkan bahwa upaya legislatif yang bertujuan baik sekalipun dapat dikompromikan.
Kesimpulannya, perpaduan antara pengawasan yang tidak terkendali, kerja sama perusahaan, penyalahgunaan data, dan manipulasi politik merupakan ancaman besar terhadap kebebasan sipil. Kondisi yang ada saat ini menuntut transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan legislatif yang lebih besar untuk melindungi hak-hak dasar dalam menghadapi meningkatnya kekuasaan pemerintah dan perusahaan.
