Mahkamah Agung AS pada hari Jumat menghapuskan sebagian besar tarif yang dikenakan mantan Presiden Donald Trump, sehingga berpotensi memicu pengembalian dana sebesar $175 miliar kepada perusahaan-perusahaan Amerika. Keputusan 6-3 bergantung pada prinsip hukum inti: tarif berfungsi sebagai pajak, dan presiden tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menerapkannya tanpa persetujuan kongres yang jelas. Trump mengandalkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk memberlakukan tarif besar-besaran yang menargetkan hampir setiap negara, termasuk kebijakan kontroversial yang bahkan mengenakan pajak pada pulau-pulau terpencil.
Putusan ini merupakan teguran yang jarang terjadi terhadap tindakan presiden yang berlebihan oleh Mahkamah. Ketua Hakim John Roberts menekankan bahwa tidak ada presiden dalam 50 tahun sejarah IEEPA yang pernah meminta IEEPA untuk mengenakan tarif sebesar itu, sehingga menggarisbawahi sifat tindakan Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun beberapa tarif terhadap baja, aluminium, dan tembaga tetap tidak terpengaruh karena adanya pembenaran hukum yang berbeda, keputusan tersebut membatalkan banyak tindakan perdagangan paling agresif yang diterapkan pada masa pemerintahannya.
Implikasinya signifikan. Perusahaan besar seperti Costco, Prada, BYD, dan Goodyear telah mengajukan tuntutan hukum untuk meminta pengembalian dana. Perusahaan keuangan, termasuk Cantor Fitzgerald, memanfaatkan keputusan yang sudah diantisipasi ini dengan mengizinkan kliennya bertaruh melawan legalitas tarif.
Tanggapan Gedung Putih bisa ditebak. Menurut CNN, Trump menolak keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai “aib” dan mengisyaratkan tindakan alternatif. Namun, menerapkan kembali tarif yang sama melalui cara yang berbeda akan sulit dilakukan, sehingga memerlukan prosedur baru dan penyelidikan perdagangan. Pengembalian dana itu sendiri juga dapat menimbulkan hambatan logistik, seperti yang diakui Trump sendiri dalam postingan Truth Social, yang menyebut proses tersebut “hampir mustahil.”
Keputusan ini bukan hanya soal uang; ini tentang checks and balances. Keputusan Mahkamah ini menegaskan kembali pemisahan kekuasaan dan mencegah presiden masa depan menerapkan tarif secara sepihak tanpa persetujuan kongres. Hal ini menjadi preseden penting bagi kebijakan perdagangan, memastikan bahwa pemaksaan ekonomi tetap tunduk pada pengawasan demokratis.
Pada akhirnya, keputusan ini akan memaksa penilaian ulang terhadap strategi perdagangan AS, dan perusahaan-perusahaan bersiap untuk berjuang memulihkan kelebihan pembayaran bea masuk senilai miliaran dolar. Hasil ini menggarisbawahi kekuasaan pengadilan dalam membatasi tindakan eksekutif, bahkan di era kebijakan presiden yang berani.
